29 Desember 2007
TEMPO Interaktif, Sumedang: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar kekerasan yang terjadi dalam rangka penerimaan praja muda baru di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dihentikan.
Menurut Presiden Yudhoyono dalam sambutannya pada acara wisuda dan pengukuhan Pamong Praja Muda angkatan ke XIII di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (8/8), kekerasan yang dilakukan oleh para praja senior kepada praja yunior di IPDN tidak akan membawa arti. Sebab, jika praja muda ini nantinya akan menjadi pemimpin dalam jajaran birokrasi pemerintahan, faktor utama yang membuat mereka dihormati oleh masyarakat sebagai pemimpin adalah kemampuan yang dimiliki, kewibawaan dan daya persuasi. "Bukan dengan kekuatan yang otoriter apalagi kekerasan,"katanya.
Status senior dan yunior di lingkungan IPDN, menurut Presiden Yudyohono hanya merupakan masalah waktu saja. "Masyarakat tidak akan membedakan siapa yunior dan senior, akan tetapi masyarakat akan menilai yang baik dan mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat,"katanya.
Menurut Juru Bicara Presiden, Andi Malarangeng, untuk mencegah kekerasan antara yunior dan senior dan jatuhnya korban bagi praja IPDN, sebaiknya Menteri Dalam Negeri dan pengelola IPDN me-review kurikulum di IPDN. "Cara yang tepat adalah dengan memperbaiki sistem belajar mengajar serta menyediakan secara optimal sarana dan prasarana yang ada di IPDN agar para praja dapat merasa kondusif secara psikologis,"katanya.
Endang Purwanti, Senin, 08 Agustus 2005 | 20:09 WIB
Menurut Presiden Yudhoyono dalam sambutannya pada acara wisuda dan pengukuhan Pamong Praja Muda angkatan ke XIII di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (8/8), kekerasan yang dilakukan oleh para praja senior kepada praja yunior di IPDN tidak akan membawa arti. Sebab, jika praja muda ini nantinya akan menjadi pemimpin dalam jajaran birokrasi pemerintahan, faktor utama yang membuat mereka dihormati oleh masyarakat sebagai pemimpin adalah kemampuan yang dimiliki, kewibawaan dan daya persuasi. "Bukan dengan kekuatan yang otoriter apalagi kekerasan,"katanya.
Status senior dan yunior di lingkungan IPDN, menurut Presiden Yudyohono hanya merupakan masalah waktu saja. "Masyarakat tidak akan membedakan siapa yunior dan senior, akan tetapi masyarakat akan menilai yang baik dan mampu menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat,"katanya.
Menurut Juru Bicara Presiden, Andi Malarangeng, untuk mencegah kekerasan antara yunior dan senior dan jatuhnya korban bagi praja IPDN, sebaiknya Menteri Dalam Negeri dan pengelola IPDN me-review kurikulum di IPDN. "Cara yang tepat adalah dengan memperbaiki sistem belajar mengajar serta menyediakan secara optimal sarana dan prasarana yang ada di IPDN agar para praja dapat merasa kondusif secara psikologis,"katanya.
Endang Purwanti, Senin, 08 Agustus 2005 | 20:09 WIB
0 Comments:
Post a Comment